Sinergi PT Jasa Raharja dan Pemprov Jateng Tingkatkan Kepatuhan Pajak melalui Program Sengkuyung

PT Jasa Raharja dan Pemprov Jateng Perkuat Kepatuhan Pajak Kendaraan dengan Program Inovatif

SUARAJATIM (26/4) – PT Jasa Raharja, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum, menggelar audiensi strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Pertemuan yang digelar pada Minggu malam (20/4/2025) di Kota Semarang ini difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi pendapatan melalui program unggulan seperti Program Sengkuyung dan relaksasi pajak.

Audiensi PT Jasa Raharja dengan Gubernur Jawa Tengah Bahas Kepatuhan Pajak

Kolaborasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., bersama jajaran Direksi PT Jasa Raharja, termasuk Direktur Utama Rivan A. Purwantono. Turut hadir perwakilan Kementerian Keuangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, serta Bupati Pati. Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antarlembaga untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal kepatuhan pajak dan perlindungan korban kecelakaan.

Program Sengkuyung: Inovasi Pelayanan Jemput Bola

Salah satu program andalan yang dibahas adalah Program Sengkuyung, inisiatif Pemprov Jateng yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui sistem pelayanan terintegrasi. Program ini mengadopsi pendekatan jemput bola dengan mendatangi wilayah-wilayah terpencil untuk memastikan semua pemilik kendaraan dapat mengakses layanan pajak tanpa hambatan. Rivan A. Purwantono menyebut Jawa Tengah sebagai role model dalam tata kelola pajak kendaraan berkat program ini.

“Program Sengkuyung tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mempermudah registrasi kendaraan. Kami apresiasi komitmen Pak Gubernur dalam mendorong transparansi dan inklusivitas layanan,” ujar Rivan.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan ini memberikan keringanan denda bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak, sehingga diharapkan dapat memperluas basis penerimaan daerah.

Edukasi Publik dan Perlindungan Korban Kecelakaan

Di luar isu pajak, audiensi ini menjadi forum strategis untuk menampung aspirasi Pemprov Jateng terkait perlindungan korban kecelakaan lalu lintas. Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sosialisasi mekanisme santunan dari PT Jasa Raharja agar masyarakat memahami hak mereka. “Edukasi harus digencarkan, agar korban atau keluarga tahu prosedur klaim santunan tanpa kesulitan,” tegasnya.

Rivan Purwantono sepakat bahwa literasi masyarakat merupakan kunci kesuksesan program perlindungan. Menurutnya, PT Jasa Raharja akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyebarkan informasi melalui kanal digital maupun tatap muka.

Gubernur Ahmad Luthfi menyambut positif rencana PT Jasa Raharja melakukan survei kepuasan layanan di Jawa Tengah. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah perbaikan, terutama dalam hal kecepatan penyaluran santunan dan perluasan cakupan perlindungan. “Pelayanan Jasa Raharja saat ini sudah baik, tapi kami ingin lebih banyak masyarakat tertanggung yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso, turut menyoroti peningkatan pendapatan pajak sebesar 15% sepanjang 2024 berkat program kolaboratif ini. “Sinergi dengan PT Jasa Raharja membawa dampak signifikan, baik dari sisi kepatuhan maupun penerimaan daerah,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi fondasi bagi rencana aksi jangka panjang antara PT Jasa Raharja, Pemprov Jateng, dan Kementerian Keuangan. Kedepan, program seperti Sengkuyung akan diintegrasikan dengan platform digital untuk memperluas jangkauan. Selain itu, pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan data terpadu guna meminimalisir tunggakan pajak.

Harapan besar disematkan pada kolaborasi ini: tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjamin perlindungan bagi masyarakat rentan terdampak kecelakaan. Dengan langkah konkret tersebut, PT Jasa Raharja dan Pemprov Jateng membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan.